DISERANG LEWAT KASUS E-KTP, GANJAR BUKTIKAN JIKA DIRINYA TIDAK TERLIBAT

                         


 

DISERANG LEWAT KASUS E-KTP, GANJAR BUKTIKAN JIKA DIRINYA TIDAK TERLIBAT

 

Ganjar Pranowo mulai diserang berbagai isu politis setelah ditetapkan bakal calon presiden (capres) dari PDIP.

 

Ia kembali diisukan terlibat dalam kasus korupsi E-KTP sewaktu menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

 

Ganjar dituding menerima keuntungan dalam bentuk uang sebesar US$500 ribu dari pengadaan E-KTP.

 

"Saya tidak menerima uang itu," tegas Ganjar dalam wawancara bersama Andy F. Noya beberapa waktu lalu.

 

Ganjar mengatakan, terkait masalah tersebut ia sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK saat itu, Novel Baswedan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima uang korupsi dalam pengadaan E-KTP.

 

"Saya memang tidak pernah mau menerima dari awal," kata Gubernur Jawa Tengah itu.

 

Ganjar juga menjelaskan bahwa ia mengikuti jalannya persidangan dan bahkan menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BARESKRIM TETAPKAN EKS PIMPINAN DAN PEMIMPIN ACT JADI TERSANGKA

Gambar
             Polisi menjelaskan perkembangan terbaru penyidikan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ada penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di kantor ACT dan gudang wakaf.   Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli. Dia kemudian menjelaskan soal perbuatan yang diduga oleh Ahyudin selaku mantan pemimpin ACT.   "Berdasarkan fakta hasil penyidikan bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri dan ketua yayasan ACT dan pembina dan juga pengendali ACT dan badan hukum terafiliasi ACT," ujarnya.   Dia mengatakan A duduk di direksi dan komisaris agar mendapat gaji dan fasilitas lainnya. Lalu, A diduga menggunakan hasil dari perusahaan itu untuk kepentingan pribadi.   "Menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk Boeing tidak sesuai peruntukannya," ucap Ramadhan.   Dia kemudian menjelaskan soal perbuatan yang diduga dilakukan Presiden ACT Ibnu...
Baca selengkapnya

HUMAS SETKAB TERIMA KUNJUNGAN 360 MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA

Gambar
    Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol) Sekretariat Kabinet RI menerima kunjungan mahasiswa Universitas Mercu Buana (UMB) jurusan  Public Relations  (PR), Kamis (21/07/2022).   Kunjungan bertema “Eksistensi  Public Relations  sebagai Garda Terdepan Organisasi” ini berlangsung secara virtual dan diikuti oleh sekitar 360 orang mahasiswa dari empat kampus UMB yaitu Kampus Meruya, Warung Buncit, Menteng, dan Kranggan.   Mengawali kunjungan, para mahasiswa diajak menelusuri kantor Setkab yang berpusat di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta melalui tayangan  virtual tour . Selanjutnya, Asdep Humas dan Protokol Said Muhidin memaparkan mengenai peran Humas Setkab dalam komunikasi publik pemerintah.   “Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet RI dititikberatkan kepada dukungan terhadap presiden selaku kepala pemerintahan,” ujar Said.   Adapun fungsi yang dijalankan antara lain meng...
Baca selengkapnya

CUMA UNTUNGKAN SATU PIHAK, RENCANA PERDAMAIAN PRABOWO SOAL UKRAINA-RUSIA DITOLAK!

Gambar
                             CUMA UNTUNGKAN SATU PIHAK, RENCANA PERDAMAIAN PRABOWO SOAL UKRAINA-RUSIA DITOLAK!   Ukraina menolak mentah-mentah proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka menganggap proposal itu aneh, terdengar seperti usulan Rusia, bukan Indonesia.   "Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," ujar Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/6).   Reznikov melontarkan penolakan ini tak lama setelah Prabowo menyampaikan proposal perdamaian ketika berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura.   Dalam pidato itu, Prabowo menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.   "Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina...
Baca selengkapnya