JOKOWI TEGASKAN URGENSI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
menegaskan perlu adanya reformasi di sektor hukum Indonesia. Hal tersebut disampaikan
Presiden Jokowi menanggapi penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai
tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Presiden menyampaikan dirinya telah
memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Polhukam) Mahfud MD terkait hal tersebut.
“Memang saya melihat ada urgensi yang
sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya
perintahkan kepada Menko Polhukam,” ujar Presiden saat menjawab pertanyaan
wartawan, Senin (26/09/2022) siang, usai melepas pengiriman bantuan
kemanuasiaan untuk korban banjir di Pakistan, di Pangkalan TNI Angkatan Udara
Halim Perdanakusuma.
Presiden juga meminta semua pihak untuk
bersabar dan mengikuti seluruh proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
“Iya, yang paling penting kita tunggu
sampai selesai proses hukum yang di KPK,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Presiden
menanggapi kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Presiden
menyampaikan bahwa semua orang sama di mata hukum.
“Saya kira proses hukum yang ada di KPK
semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Saya sudah sampaikan juga
agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada
di KPK,” tandasnya.

Komentar
Posting Komentar